TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

  1. Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perijinan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.
  2. Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi:
    • perumusan kebijakanperencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal, pengendalian dan informasi penanaman modal, penyelenggaraan pelayanan perijinan, pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan;
    • pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal, pengendalian dan informasi penanaman modal, penyelenggaraan pelayanan perijinan, pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan;
    • pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal, pengendalian dan informasi penanaman modal, penyelenggaraan pelayanan perijinan, pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan;
    • pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
    • pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
  3. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi dan teknis serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas.
  4. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
    • koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Dinas;
    • pengelolaan data dan informasi;
    • pengelolaan keuangan dan aset;
    • pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga;
    • pelaksanaan urusan kepegawaian;
    • pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan Dinas; dan
    • pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan
  5. Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas penyiapan dan koordinasi penyusunan program, evaluasi dan pelaporan yang menjadi tanggung jawab Dinas.
  6. Sub Bagian Umum, Keuangan dan Aset mempunyai tugas penyiapan dan koordinasi pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, penyelenggaraan urusan keuangan dan pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab Dinas.
  7. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal.
  8. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal menyelenggarakan  fungsi :
    1. pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
    2. pengkajian, penyusunan dan pengusulan pengembangan iklim penanaman modal mencakup deregulasi dan pemberdayaan usaha lingkup daerah; dan
    3. penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal;
  9. Seksi Perencanaan Penanaman Modal mempunyai tugas:
    1. melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha; dan
    2. melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan wilayah;
  10. Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai tugas:
    1. melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha dan wilayah; dan
    2. melakukan pengkajian pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan mengembangkan badan usaha melalui kemitraan dan daya saing berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
  11. Seksi Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas:
    1. melakukan perencanaan promosi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah; dan
    2. melakukan promosi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
  12. Bidang Pengendalian dan Informasi Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pengendalian, pengawasan dan evaluasi kegiatan penanaman modal.
  13. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (12), Bidang Pengendalian dan Informasi Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :
    1. pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah dan pengawasan kepatuhan perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    2. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal; dan
    3. pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal dan pengolahan data penanaman modal;
  14. Seksi Pemantauan dan Pengawasan mempunyai tugas :
    1. melakukan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah dan pengawasan kepatuhan perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    2. elakukan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal;
  15. Seksi Pembinaan mempunyai tugas :
    1. melakukan pembinaan pelaksanaan penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah; dan
    2. melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal lingkup daerah.
  16. Seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi mempunyai tugas:
    1. melakukan pengolahan data dan pelaporan perizinan dan non perizinan penanaman modal; dan
    2. melakukan pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal.
  17. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu.
  18. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (17), Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan menyelenggarakan  fungsi melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, menvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan,  mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan dan non perizinan.
  19. Seksi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan I mempunyai tugas :
    • melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan  I;
    • merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinanI;
    • mengolah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan I;
    • memeriksa dokumen/berkas pemohonan pelayanan perizinan dan non perizinan I;
    • memverifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan I;
    • mengidentifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinanI;
    • mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinanI;
    • menvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinanI;
    • membuat konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinanI;
    • menyusun dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinanI;
    • mengadministrasi pelayanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinanI; dan
    • menerbitkan dokumen layanan perizinan dan non perizinan I.
  20. Seksi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan II mempunyai tugas :
    • melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan  II;
    • merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan II;
    • mengolah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan II;
    • memeriksa dokumen/berkas pemohonan pelayanan perizinan dan non perizinan II;
    • memverifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan II;
    • mengidentifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan II;
    • mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan II;
    • menvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan II;
    • membuat konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan II;
    • menyusun dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan II;
    • mengadministrasi pelayanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan II; dan
    • menerbitkan dokumen layanan perizinan dan non perizinan II.
  21. Seksi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan III mempunyai tugas :
    • melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan III;
    • merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan III;
    • mengolah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan III;
    • memeriksa dokumen/berkas pemohonan pelayanan perizinan dan non perizinan III;
    • memverifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan III;
    • mengidentifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan III;
    • mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan III;
    • menvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan III;
    • membuat konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan III;
    • menyusun dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan III;
    • mengadministrasi pelayanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan III; dan
    • menerbitkan dokumen layanan perizinan dan non perizinan III.
  22. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan.
  23. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (27), Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan menyelenggarakan  fungsi :
    • melaksanakan, memfasilitasi, merencanakan, mengumpulkan, merumuskan, mengidentifikasi, memverifikasi, memimpin, mengkoordinasi, mengevaluasi, memonitoring, merancang, menyusun, menindaklanjuti, mendokumentasikan, penanganan pengaduan dan informasi pelayanan perizinan dan non perizinan;
    • melaksanakan, merencanakan, mengumpulkan, merumuskan, memverifikasi, menganalisis, memfasilitasi, merancang, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, mengolah, memimpin, mengsimplifikasi, mengsinkronisasi, mengevaluasi, memonitoring penyusunan kebijakan, harmonisasi dan pemberian advokasi layanan serta sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan; dan
    • melaksanakan, memfasilitasi, merencanakan, mengumpulkan, memverifikasi, menganalisis, mengkoordinasikan, mengolah, memimpin, memonitoring, mengevaluasi, pengukuran terhadap mutu layanan, merumuskan standar layanan (standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar pelayanan minimal, mutu pelayanan) mengolah, mengoperasionalkan, menginput, mengarsipkan data, mendokumentasikan, memetakan layanan, pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur jaringan layanan dan dukungan administrasi serta peningkatan layanan, menciptakan (inovasi) pola layanan menyusun data dan pelaporan  pelayanan perizinan dan non perizinan terjangkau, murah, transparan serta terciptanya produk layanan yang efisien dan efektif.
  24. Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan mempunyai tugas :
    • melaksanakan administrasi pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
    • menyiapkan dan mengumpulkan data pengaduan, infomasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
    • merencanakan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
    • mengidentifikasi teknis penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan secara teknis dan operasional penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
    • dan mengarsipkan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
    • emberikan dan memfasilitasi layanan pengaduan, infomasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan;
    • menganalisis data permasalahan penanganan pengaduan,  informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
    • merumuskan permasalahan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
    • monitoring dan mengevaluasi data penanganan pengaduan, informasi¬ł dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
    • mengkoordinasikan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
    • membuat konsep penanganan pengaduan dan tindaklanjut pengaduan, informasi dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan; dan
    • menyusun laporan penanganan pengaduan, informasi dan konsultasi layanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.
  25. Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan mempunyai tugas :
    • menyiapkan bahan-bahan kebijakan peraturan dan advokasi terkait dengan pelayanan perizinan dan non perizinan serta bahan penyuluhan kepada masyarakat;
    • merencanakan kebijakan dan harmonisasi serta advokasi layanan terkait dengan pelayanan perizinan dan non perizinan;
    • mengumpulkan bahan kebijakan (peraturan perundang-undangan) terkait harmonisasi regulasi daerah dan advokasi penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan non perizinan;
    • menganalisis bahan-bahan kebijakan (peraturan perundang-undangan) terkait harmonisasi regulasi daerah dan advokasi penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan non perizinan;
    • mengkaji dan mengolah (simplifikasi, sinkronisasi) bahan-bahan kebijakan dan harmonisasi, serta memfasilitasi pendampingan dan/atau pelaksanaan advokasi (termasuk untuk memenuhi ajudikasi dan mediasi) dalam penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    • mengkoordinasikan kebijakan dan harmonisasi regulasi daerah terkait pelayanan perizinan dan non perizinan, serta advokasi dalam penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan non perizinan;
    • pemberian sosialisasi penyuluhan  kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
    • menerima dan menganalisis permohonan pemberian insentif dan pemberian kemudahan berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta membuat telahaan staf dan/atau surat sebagai bahan pertimbangan pimpinan dan/atau instansi terkait dalam pengambilan kebijakan dan tindakan pemberian insentif dan pemberian kemudahan berusaha;
    • mengevaluasi bahan-bahan kebijakan dan harmonisasi regulasi daerah terkait pelayanan perizinan dan non perizinan, serta advokasi dalam penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan non perizinan serta model atau tatacara penyuluhan terhadap masyarakat;
    • membuat konsep rancangan kebijakan dan harmonisasi peraturan serta advokasi layanan terkait dengan pelayanan perizinan dan non perizinan; dan
    • usun laporan kebijakan dan harmonisasi peraturan serta advokasi layanan terkait dengan perizinan dan non perizinan dalam mengeluarkan peraturan lingkup daerah.Seksi Perencanaan Penanaman Modal mempunyai tugas :
  26. Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai tugas:
    • melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha dan wilayah; dan
    • melakukan pengkajian pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan mengembangkan badan usaha melalui kemitraan dan daya saing berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
  27. Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan mempunyai tugas :
    • menyiapkan data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar pelayanan minimal, mutu pelayanan,  inovasi pelayanan perizinan dan non perizinan;
    • merencanakan penyusunan data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar pelayanan minimal, mutu pelayanan,  inovasi pelayanan perizinan dan non perizinan;
    • mengidentifikasi dan mengkalsifikasikan data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar pelayanan minimal, mutu pelayanan,  inovasi pelayanan perizinan dan non perizinan;
    • mempelajari dan memetakan data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar pelayanan minimal, mutu pelayanan,  inovasi pelayanan perizinan dan non perizinan;
    • mengkaji dan mengevaluasi data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar pelayanan minimal, mutu pelayanan,  inovasi pelayanan perizinan dan non perizinan;
    • menganalisis dan mengukur data dan bahan layanan pelaporan terhadap pengendalian, mutu layanan, mengolah data serta pembangunan sarana dan prasarana layanan, menciptakan inovasi pengembangan pola perizinan dan non perizinan yang cepat, mudah, murah, terjangkau, transparan serta terciptanya pelayanan perizinan dan non perizinan yang efisien dan efektif;
    • merumuskan dan memetakan data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, data perizinan dan non perizinan, inovasi layanan perizinan dan non perizinan, bahan data dan pelaporan pelayanan perizinan dan non perizinan;
    • mengkoordinasikan data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar pelayanan minimal, mutu pelayanan,  inovasi pelayanan perizinan dan non perizinan;
    • menyediakan, mengembangkan sarana dan prasarana infrastruktur jaringan sistem teknologi informasi dan dukungan administrasi serta peningkatkan layanan perizinan dan non perizinan;
    • membuat konsep data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar pelayanan minimal, mutu pelayanan,  inovasi pelayanan perizinan dan non perizinan; dan
    • menyusun laporan data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar pelayanan minimal, mutu pelayanan,  inovasi pelayanan perizinan dan non perizinan pada sistem teknologi informasi (secara elektronik).

Pasal 5

Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas bersifat teknis sesuai keahlian dan kebutuhan.

Pasal 7

  1. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdiri dari sejumlah tenaga jabatan fungsional yang terdapat dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
  2. Jumlah dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah berdasarkan bidang tugas dan kewenangan masing-masing secara berjenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

  1. Kepala Dinas wajib memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan dari Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional yang berada dalam lingkungan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional  pada Dinas dalam melaksanakan tugasnya wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas wajib :
    • mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil tindakan yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    • bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing; dan/atau
    • mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur.

Ditetapkan di Waingapu
pada tanggal
BUPATI SUMBA TIMUR,
GIDION MBILIJORA
Diundangkan di Waingapu
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBA TIMUR,

Published on  December 12th, 2017

© 2019 - DPM PTSP KAB. SUMBA TIMUR