Tuntutan reformasi penyelenggaraan pelayanan publik khususnya dibidang perizinan yang diarahkan untuk meningkatkan daya saing negara terkait dengan dunia usaha bukan saja dilakukan pada level nasional, namun sampai ke kebupaten/ kota yang menjadi ujung tombak pelaksanaan berbagai kegiatan usaha termasuk Kabupaten Sumba Timur yang merupakan bagian integral dari NKRI.

Menyadari arti pentingnya pemberian pelayanan perizinan yang cepat, murah, mudah, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, dalam rangka peningkatan iklim usaha dan investasi yang lebih kondusif maka Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur melaksanakan penyelenggaraan fungsi pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dilaksanakan oleh BKPMD Kabupaten Sumba Timur. Dengan penambahan fungsi PTSP tersebut, maka pada Tahun 2011, Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 4 Tahun 2011, BKPMD bermetamorfosis menjadi BPMPP.

Pembentukan BPMPP kemudian ditindaklanjuti dengan proses pelimpahan kewenangan. Setelah dilakukan diskusi mendalam dengan para pihak maka pada bulan Juni tahun 2012, PTSP resmi diluncurkan melalui Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan/ Non Perizinan Kepada Kepala BPMPP Kabupaten Sumba Timur; melalui Perbup ini, Kepala BPMPP sebagai  penyelenggara PTSP di Kabupaten Sumba Timur untuk tahap awal, menerima 71 (tujuh puluh satu) jenis perizinan mulai dari perizinan prasayarat seperti Izin Lokasi, IMB, SITU dan Undang-undang Gangguan (HO) serta izin-izin sektoral lainnya yang selama ini dilaksanakan oleh beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Sumba Timur dan izin bidang Penanaman Modal dari BKPM RI yang dilimpahkan ke Kabupaten.

Untuk mendukung kelancaran pelayanan dan memberikan petunjuk yang jelas bagi masyarakat pengguna layanan (user) mengenai alur pelayanan perizinan mulai dari tahap pengajuan permohonan sampai pada penandatanganan dan penerimaan surat izin, diterbitkan Perbub Sumba Timur Nomor 12 Tahun 2012 tentang Mekanisme Pelayanan pada BPMPP Kabupaten Sumba Timur.

Sedangkan Perbup Sumba Timur Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Mekanisme Pengaduan atas Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada BPMPP Kabupaten Sumba Timur, dihadirkan untuk memberikan ruang kepada masyarakat sehingga dapat melakukan complain/ pengaduan atau koreksi terhadap pemberian pelayanan yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Melalui Perbup ini masyarakat khususnya user dilibatkan secara aktif untuk mengawal dan menjaga agar agar kualitas pelayanan perizinan tetap terjaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Published on  December 14th, 2017

© 2019 - DPM PTSP KAB. SUMBA TIMUR